Komisi VII DPR RI dalam Pelaksanakan Fungsi Anggaran membahas Rencana Pengaturan Pembatasan BBM bersubsidi Tahun 2012, mengusulkan alternative kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan premium per liternya.

Dalam Rapat Kerja Komisi yang membidangi Energi yang dipimpin Ketua Teuku Riefky Harsya, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Senin (30/1).

Setelah mendengar paparan dan penjelasan Menteri ESDM Jero Wacik, Menanggapi rencana Pemerintah melakukan Pembatasan Pengaturan BBM bersubsidi yang akan dimulai tanggal 1 April 2012. Komisi VII bersikap bahwa perpindahan pengguna premium ke pertamax pada kendaraan roda empat pribadi dianggap terlalu mahal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Pelaksanaan konveksi BBM ke BBG dianggap mempunyai tingkat kompleksitas kesulitan yang cukup tinggi.

Komisi VII juga mengusulkan untuk melakukan perubahan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 dan adanya pengajuan judicial review undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU No.22 Tahun 2011, Komisi VII meminta Pemerintah untuk mempersiapkan road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM Non-Subsidi seperti kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki dan SPBU. Serta kebijakan insentif terkait.

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke BBG, meliputi penyiapan alikasi gas, pipanisasi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), dan converter kit. Serta menyampaikan Rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energy dan infrasuktur transportasi public yang nyaman bagi masyarakat. (as) Foto : tim parle